Infrastruktur Kalimantan harus lebih diprioritaskan daripada kereta cepat Jakarta-Bandung
Itahnews - Keberatan atas rencana pemerintah membangun kereta kecepatan tinggi (high-speed train) Jakarta-Bandung disampaikan berbagai...
https://itahinfo.blogspot.com/2015/09/infrastruktur-kalimantan-harus-lebih.html
Itahnews - Keberatan atas rencana pemerintah membangun kereta kecepatan tinggi (high-speed train) Jakarta-Bandung disampaikan berbagai kalangan.
Baik pegiat dan peneliti transportasi, pelaku bisnis, dan masyarakat mempertanyakan prioritas rencana ini di antara target Presiden Jokowi membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (03/09), Ketua Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, mengatakan, negara-negara lain yang biasanya membangun kereta berkecepatan tinggi akan mempertimbangkan masalah mobilitas.
Namun, jalur Jakarta-Bandung sebenarnya sudah dilayani oleh jaringan kereta api dan memiliki jalan tol yang kondisinya relatif bagus.
Selain itu, menurut Darmaningtyas, waktu perjalanan yang nantinya hanya 37 menit saja menggunakan kereta cepat sebenarnya tak menawarkan keunggulan baru.
Alasannya, kemacetan di dalam kota, baik di Jakarta maupun Bandung, malah menyulitkan orang untuk datang ke stasiun dan menaiki kereta.
"Jadi sama saja antara perjalanan saya ke stasiun untuk naik kereta cepat ke Bandung dengan saya naik mobil sendiri langsung dari Jakarta menuju Bandung," katanya.
'Timpang'
Yang lebih penting, pembangunan infrastruktur canggih sekelas kereta super-cepat akan semakin membuat timpang perbedaan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Jawa, tak konsisten dengan rencana Presiden Jokowi selama ini untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di luar Jawa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baik pegiat dan peneliti transportasi, pelaku bisnis, dan masyarakat mempertanyakan prioritas rencana ini di antara target Presiden Jokowi membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (03/09), Ketua Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, mengatakan, negara-negara lain yang biasanya membangun kereta berkecepatan tinggi akan mempertimbangkan masalah mobilitas.
Namun, jalur Jakarta-Bandung sebenarnya sudah dilayani oleh jaringan kereta api dan memiliki jalan tol yang kondisinya relatif bagus.
Selain itu, menurut Darmaningtyas, waktu perjalanan yang nantinya hanya 37 menit saja menggunakan kereta cepat sebenarnya tak menawarkan keunggulan baru.
Alasannya, kemacetan di dalam kota, baik di Jakarta maupun Bandung, malah menyulitkan orang untuk datang ke stasiun dan menaiki kereta.
"Jadi sama saja antara perjalanan saya ke stasiun untuk naik kereta cepat ke Bandung dengan saya naik mobil sendiri langsung dari Jakarta menuju Bandung," katanya.
'Timpang'
Yang lebih penting, pembangunan infrastruktur canggih sekelas kereta super-cepat akan semakin membuat timpang perbedaan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Jawa, tak konsisten dengan rencana Presiden Jokowi selama ini untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di luar Jawa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Jokowi kan selama ini selalu bilang tol laut, tol laut. Ya fokus itu saja, sambil membangun kereta reguler di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di Ambon orang harus menunggu kapal datang sampai berhari-hari atau berminggu-minggu, ini hitungannya menit. Apa adil?" ujarnya.
Pembangunan kereta juga menurutnya akan menambah beban lingkungan terhadap Pulau Jawa yang sudah padat penduduk dan banyak mengalami alih fungsi lahan-lahan produktifnya.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi mengatakan situasi ekonomi saat ini yang belum stabil, maka seharusnya pembangunan difokuskan pada hal yang prioritas.
"Pertama harus lihat situasi ekonomi yang kita hadapi saat ini dalam keadaan darurat. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menjurus ke krisis. Asumsi itu, maka semua usaha diarahkan membawa ekonomi kembali ke situasi normal. Apakah infrastruktur kereta cepat ini kita butuhkan dalam waktu dekat? menurut saya bukan," kata Nawir dalam diskusi ekonomi di kantor Indef, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
"Kereta cepat juga bukan solusi yang diperlukan untuk keluar dari situasi ekonomi saat ini. Barangkali ini dikesampingkan dulu lah, tunggu sampai kondisinya normal dan stabil. Daripada mengarahkan ke masalah yang sedang kita hadapi saat ini," ujarnya.
Nawar melihat, dana mencapai Rp 87 triliun lebih bermanfaat dan membawa dampak bagi ekonomi di luar Jawa. Saat ini Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua belum ada jaringan kereta.
"Kalau ini dipakai untuk Trans Sulawesi, Trans Kalimantan itu mungkin lebih dahsyat dampaknya daripada kereta cepat kalau mau meneruskan proyek ini. Apa sih manfaat besarnya kereta cepat?" tanya Nawir.
Ia mencontohkan, dampak ekonomi dari jalur Trans Kalimantan. Sampai saat ini belum ada fasilitas jalur rel dan jaringan kereta api yang terbangun. Adanya jalur kereta akan sangat membantu mobilitas penduduk di Kalimantan.
