Pemerintah Menurunkan Harga BBM

Pemerintah Joko Widodo melalui mentri ESDM dan Pertamina telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium, Solar juga Gas LPG 12 Kg. Sebenarnya pengumuman penuruan harga BBM ini sudah di umumkan pada bulan Desember 2015 yang lalu tetapi masa diberlakukan mulai efektif pada hari Selasa, 4 Januari 2016 pukul 00.00 WIB.

Direktur Utama PT. Pertamina Dwi Sucipto mengatakan, harga solar turun dari Rp 6.700 menjadi Rp 5.650. Harga Premium untuk non-Jamali (Jawa, Madura dan Bali) turun Rp 7.300 menjadi Rp 6.950, sedangkan harga premium untuk Jamali turun dari Rp 7.400 manjadi Rp 7.050.

Pada perinsipnya harapan pemerintah dari penurunan harga BBM ini dapat menekan inflasi terutama pada kebutuhan bahan pokok sehari-hari, tetapi banyak pihak yang meragukan penurunan BBM kali ini dapat menekan inflasi karena penurunannya yang sangat sedikit, seperti penurunan pada premium yang cuma Rp 350 karena BBM jenis premium ini sangat banyak digunakan masyarakat sehari-hari untuk transportasi baik pribadi maupun penumpang. Sedangkan BBM jenis solar yang turunnya sangat signifikan sebesar Rp 1.050 yang efeknya langsung pada jasa transportasi angkutan barang dan nelayan.

Selain harga BBM jenis premium dan solar pemerintah juga menurunkan BBM jenis pertalite dari harga Rp 8.250 menjadi Rp 7.900, harga pertamax untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat turun dari Rp 8.650 menjadi Rp 8.500, sedangkan harga pertamax untuk Jawa Tengah dan DIY turun Rp 8.750 menjadi Rp 8.600. Untuk Pertamax, Pertalite dan Pertamina Dex harga disetiap provinsi dan daerah tertentu berbeda-beda dengan dibebankan biaya angkut dll. Untuk harga Gas LPG 12 Kg sebesar Rp 5.600 per kilo gram.

Yang menjadi polemik pada penurunan harga BBM kali ini ialah wacana pemerintah untuk menerapkan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang rencananya akan diterapkan pada pada penurunan harga BBM saat ini akhirnya dibatalkan pemerintah, karena yang rencananya akan diberikan payung hukum dari Keputusan Presiden (Kepres) akhirnya dicabut karena tidak cukup kuat menunggu persetujuan DPR RI dan rencananya jika disetujui akan diterpkan pada APBN Perubahan karena harus merubah struktur APBN.