Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi Soal RUU APBN 2019 - Tirto.ID Naskah Pidato Kenegaraan Jokowi 2019
Sesi kali ini akan dibahas tentang naskah pidato kenegaraan jokowi 2019 Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi Soal RUU APBN 2019 - Tirto.I...
https://itahinfo.blogspot.com/2019/08/naskah-lengkap-pidato-presiden-jokowi.html
Sesi kali ini akan dibahas tentang naskah pidato kenegaraan jokowi 2019 Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi Soal RUU APBN 2019 - Tirto.ID mudah-mudahan bersyukur jika|harapan penulis|semoga dapat|penulis berharap} memberi manfaat untuk kamu sebagai referensi berita yang sedang kamu perlukan simak selengkapnya Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi Soal RUU APBN 2019 - Tirto.ID.
Pemerintah menargetkan biaya negara mencapai Rp2.439,7 triliun atau seputar 15 bonus dari Produk Domestik Bruto Indonesia pada RAPBN 2019.
tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menduga meluluskan pidato penjelasan pemerintah soal RUU APBN dan Nota Keuangan 2019 pada majelis paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang (16/8/2018).
Dalam RAPBN 2019 ini, pemerintah menargetkan biaya negara mencapai Rp2.439,7 triliun atau seputar 15 bonus dari Produk Domestik Bruto. Presiden Jokowi mengungkapkan, target tersebut bertambah adiluhung 10 bonus dibanding ancangan pengaktualan biaya negara tahun 2018 atau beranjak 37,3 bonus andaikata dibandingkan dengan biaya negara tahun 2014 yang sejumlah Rp1.777,2 triliun.
“Kualitas biaya negara hendak semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan membangun keselamatan anak buah yang apa lagi merata dan adil,” kata Jokowi pada pidatonya di hadapan ahli DPR RI.
Jokowi mengatakan, biaya negara 2019 hendak diarahkan pada akal konsolidasi acara asilum sosial, kenaikan bobot akar daya manusia, laju ekspansi infrastruktur, perbaikan birokrasi, dan konsolidasi desentralisasi fiskal. Jaminan asilum kemasyarakatan hendak diberikan khususnya bagi 40 bonus penduduk termiskin di Indonesia.
Berikut naskah lengkap pidato Presiden Jokowi soal RUU APBN 2019 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/8/2018).
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk saya semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Yang abdi hormati Ketua, getah perca Wakil Ketua, dan getah perca Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang abdi hormati Ketua, getah perca Wakil Ketua, dan getah perca Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang abdi hormati Ketua, getah perca Wakil Ketua, dan getah perca Anggota Lembaga Negara,
Yang abdi hormati getah perca Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta Hadirin bersama-sama yang berbahagia.
Marilah saya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas tempat rahim dan ridho-Nya, pada hari ini saya bisa menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meluluskan Keterangan Pemerintah tempat Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya.
RAPBN tahun 2019 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Program Pembangunan Kabinet Kerja. Dalam empat tahun terakhir, saya menduga membangun fondasi yang bangkit dengan mereformasi cita-cita ekspansi nasional jadi bertambah produktif, bertambah merata, dan bertambah berkeadilan. Fondasi yang jadi pijakan saya bersama untuk bertemu masa depan, menuntaskan janji kemerdekaan, menuju Indonesia maju yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.
Kerja nyata semasa empat tahun ini tak selalu mudah atas alam perniagaan nasional dan ijmal bergerak cecap perubahan yang sangat dinamis, yang mengharuskan saya mencadangkan badan dengan baik, melaksanakan antisipasi secara cermat, serta melahirkan penyesuaian dengan cepat.
Tantangan bagi tantangan saya hadapi, mulai fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak perniagaan ijmal yang dipicu oleh kearifan perdagangan dan kenaikan bangsa bunga di Amerika Serikat. Akibatnya, saat ini saya bertemu posisi di mana negara-negara emerging market cecap tekanan, apik dari sisi nilai ganti meskipun dari sisi aliran uang bersetuju atau capital inflow. Bahkan, jumlah negara emerging market menduga cecap posisi krisis yang dipicu oleh kondisi perniagaan dan politik pada negeri mereka.
Menghadapi aksen (ujaran) eksternal seperti itu, pemerintah bergerak cepat untuk membela kemantapan dan daya tahan perniagaan saya dengan bergerak mendorong daya beradu perniagaan nasional, penyelenggaraan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kearifan fiskal dan moneter. Kita jua melaksanakan langkah-langkah bayan dan koheren untuk mengendalikan impor. Selain itu, saya bergerak memacu ekspor dan memajukan menambah aliran uang bersetuju dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif, serta meneguhkan perbaikan perizinan bisa berjalan dengan efektif.
Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian perniagaan global, saya sedang mampu membela kinerja perniagaan relatif apik dan stabil. Pertumbuhan perniagaan cukup koheren tinggi, dari 5 bonus pada tahun 2014 jadi 5,17 bonus pada semester I tahun 2018. Tingkat deflasi rendah, turun dari 8,36 bonus pada tahun 2014 jadi 3,18 bonus pada Juli tahun 2018.
Hadirin yang abdi hormati,
Kinerja perniagaan tersebut menduga mampu memperbaiki indeks utama keselamatan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 bonus jadi 5,13 persen. Kemiskinan turun dari 11,25 bonus pada tahun 2014 jadi ahad digit 9,82 bonus pada tahun 2018. Selain itu, Rasio Gini sebagai indeks disparitas harta turun dari 0,406 jadi 0,389. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan bertambah jadi 71,5 pada tahun 2018. Perbaikan indeks keselamatan anak buah itu bergerak kami upayakan di tengah gairah yang ada.
Reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan Pemerintah menduga mengembalikan Indonesia ke kaliber layak investasi dari seantero badan rating internasional. Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business jua beranjak tajam, bertambah 48 kaliber pada tiga tahun terakhir. Logistic Performance Index Indonesia jua bertambah 7 kaliber pada periode 2014 – 2018.
Capaian-capaian tersebut jadi gara-gara bagi saya semua untuk bergerak berbicara keras bagi kenaikan keselamatan seantero anak buah Indonesia.
Hadirin yang abdi muliakan,
Kerja keras saya bersama pada melaksanakan perbaikan perniagaan menduga memanggul kepada paksa pertumbuhan. Reformasi di bidang fiskal jua menduga menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri. Sehat atas APBN disusun dengan prudent, realistis, dan efektif untuk memajukan ekspansi Indonesia, serta antisipatif bertemu tantangan dalam negeri dan global.
Perbaikan struktural bergerak dipacu pada akal mem bangatkan pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya beradu bangsa, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat aktor upaya mikro, kecil, dan menengah. Kita kudu bergerak menggiatkan investasi, ekspor, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan perniagaan yang membangun produktivitas, nilai tambah tinggi, dan devisa negara.
Untuk ampu alamat tersebut, kearifan fiskal dan APBN tahun 2019 dirancang dengan inti “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing lewat Pembangunan Sumber Daya Manusia”.
Tema tersebut diwujudkan lewat tiga strategi utama, adalah mobilisasi harta yang realistis dengan ajek membela iklim investasi, kenaikan bobot biaya biar bertambah baik dan efektif lewat kearifan value for money untuk kondusif acara prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.
Pimpinan dan getah perca Anggota Dewan yang terhormat,
Gambaran dan proyeksi perekonomian Indonesia yang hendak jadi landasan pada membangun Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019 diperkirakan sedang hendak sangat dinamis dan menantang.
Pemerintah hendak mendorong pertumbuhan perniagaan pada edaran 5,3 persen. Pertumbuhan tersebut hendak semakin adil dan merata, dengan mendorong apa lagi cepat pertumbuhan di alun-alun timur Indonesia, alun-alun perbatasan, dan daerah-daerah beda yang sedang tertinggal; Memperkuat upaya ultra mikro, upaya mikro, kecil, menengah, dan koperasi; Menekan disparitas antardaerah serta mengabaikan kesenjangan antarkelompok pendapatan; Memperkuat perniagaan desa dan mengurangi kemiskinan secara bertambah fokus dan bertambah cepat.
Dari sisi sektoral, sektor-sektor perniagaan yang mempunyai nilai tambah adiluhung dan membangun giliran kerja perlu didorong bertambah maju. Sektor swasta didorong untuk apa lagi berperan sehingga mampu membangun pemerataan keselamatan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya bagian menengah, maka pasar dalam negeri jadi bertambah kokoh. Untuk itu, konsolidasi pabrik pengolahan yang mampu membangun nilai tambah perlu didorong dan dikembangkan dengan memperkuat pabrik hulu batas hilir.
Iklim investasi bergerak diperbaiki biar efektif dan terukur, lewat deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi. Hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri, khususnya pabrik skala halus dan medium di bidang manufaktur, konstruksi, serta pabrik jasa, termasuk pabrik berbasis digital yang sangat bertumpu pada bobot akar daya manusia yang baik dan inovatif. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan gampang getah perca aktor usaha.
Untuk mendorong perkembangan upaya mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM jadi cuma 0,5 persen. Dalam periode 2015 batas semester I tahun 2018, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menduga disalurkan sejumlah Rp299,9 triliun dengan nilai pengaktualan subsidi bunga KUR sejumlah Rp32,1 triliun dan menduga dinikmati oleh 12,3 juta UMKM. Program dana condong ultra mikro untuk bangsa di lapis juru kunci menduga disalurkan sejumlah Rp1,1 triliun kepada 392,1 ribu upaya mikro. Tahun 2019, Pemerintah bergerak memajukan menambah bantuan kepada UMKM dan Koperasi lewat subsidi KUR yang hendak mencapai Rp12,2 triliun dan dana condong bagi upaya ultra mikro sejumlah Rp3 triliun.
Dalam mendorong pertumbuhan perniagaan yang adiluhung dan inklusif, pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan. Di tahun 2019, Pemerintah hendak berupaya membela deflasi pada mendepangkan 3,5 bonus plus/minus 1 persen. Tingkat deflasi yang hina tak cuma mendorong perekonomian dalam negeri jadi bertambah efektif dan berdaya saing, tetapi jua membiayai kemampuan bangsa pada memenuhi keperluan pokok.
Pengendalian deflasi dilakukan dengan membela ketersediaan cadangan barang dan jasa, khususnya pangan, lewat kenaikan daya serap pembuatan nasional dan efisiensi di sejauh ikatan pasokan. Di sisi lain, daya beli bangsa bergerak dijaga dengan berbagai acara asilum sosial, terutama untuk bangsa miskin dan berpenghasilan rendah.
Pemerintah menyadari bahwa di tahun 2019 sedang banyak faktor yang hendak jadi tantangan pada membela kemantapan dan pergerakan nilai ganti Rupiah, apik dari faktor gairah perniagaan negara maju, termasuk normalisasi kearifan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan perniagaan Tiongkok. Perlu saya sadari bersama bahwa tantangan ini tak cuma dialami oleh Rupiah, tetapi jua oleh banyak alat penglihat uang global. Nilai ganti Rupiah tahun 2019 diperkirakan berada di edaran Rp14.400 bagi dolar Amerika Serikat.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Kebijakan perdagangan serta kenaikan bangsa bunga di Amerika Serikat berpengaruh akan kondisi moneter di pasar domestik, termasuk pergerakan bangsa bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Namun, dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional dan terjaganya laju inflasi, aksen (ujaran) dari perniagaan ijmal diharapkan dapat dimitigasi. Dengan mengacuhkan hal-hal tersebut, Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2019 diperkirakan rata-rata 5,3 persen.
Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) pada tahun 2019 diperkirakan rata-rata 70 dolar Amerika Serikat bagi barel. Pergerakan ICP itu seperjalanan dengan gairah harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi. Pada tahun 2019, jumlah faktor yang diperkirakan memengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP adalah geopolitik global, kenaikan amanat seperjalanan pemulihan perniagaan global, dan aplikasi energi alternatif.
Lifting minyak bumi pada tahun 2019 diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel bagi hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel setara minyak bagi hari. Perkiraan ambang lifting tersebut berdasarkan daya serap pembuatan dan ambang penurunan alami lapangan-lapangan migas yang ada, akumulasi cetak biru yang hendak segera beroperasi, serta rencana aksi pembuatan 2019.
Seluruh cerita perniagaan panjang di tempat jadi alur (sungai) pada kategorisasi RAPBN tahun 2019.
Pimpinan dan getah perca Anggota Dewan yang terhormat,
Di pada RAPBN tahun 2019, biaya negara direncanakan hendak mencapai Rp2.439,7 triliun atau seputar 15 bonus dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Jumlah tersebut 10 bonus bertambah adiluhung dari ancangan pengaktualan biaya negara di tahun 2018 atau beranjak 37,3 bonus andaikata dibandingkan dengan biaya negara di tahun 2014, sejumlah Rp1.777,2 triliun. Kualitas biaya negara hendak semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan membangun keselamatan anak buah yang apa lagi merata dan adil.
Karena itu, biaya negara pada tahun 2019 hendak diarahkan pada akal konsolidasi acara asilum sosial, kenaikan bobot akar daya manusia, laju ekspansi infrastruktur, perbaikan birokrasi, dan konsolidasi desentralisasi fiskal.
Pemerintah bergerak berkomitmen untuk melepaskan agunan asilum sosial, khususnya bagi 40 bonus penduduk termiskin. Pada tahun 2018, Pemerintah hendak menyalurkan bujet pada 92,4 juta atma akseptor bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta anak bini akseptor manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2019, Pemerintah hendak memperkuat Program Keluarga Harapan lewat kenaikan besaran manfaat 100 bonus dengan target sasaran 10 juta anak bini akseptor manfaat. Selain itu, Pemerintah jua hendak memajukan menambah kuantitas akseptor bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jadi 96,8 juta jiwa.
Sementara itu, acara Bantuan Pangan nonTunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 menduga mampu menjangkau 1,28 juta anak bini akseptor manfaat. Pada tahun 2019, sasaran Bantuan Pangan non-Tunai ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta anak bini akseptor manfaat untuk menganjakkan acara beras sejahtera. Pemerintah jua memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan kapital baik dan keberpihakan pada getah perca orang tani dan anak buah kecil, serta melanjutkan acara akta untuk anak buah dengan target 9 juta akta pada tahun 2019. Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat. Berbagai acara kemasyarakatan tersebut merupakan bangun nyata kehadiran negara melindungi seberinda anak dan seantero mencurah darah Indonesia.
Hadirin yang abdi muliakan,
Aset paling penting dari anak Indonesia adalah manusianya. Karena itu, Pemerintah tak cuma memprioritaskan investasi fisik, tapi jua investasi akar daya manusia dengan terobosan-terobosan kearifan untuk memajukan menambah bobot manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional. Untuk semakin memperbaiki bobot akar daya manusia sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mencatu bujet Pendidikan sejumlah 20 bonus dari biaya negara. Pada tahun 2019, bujet didikan direncanakan sejumlah Rp487,9 triliun, beranjak 38,1 bonus dibandingkan pengaktualan bujet didikan di tahun 2014, seputar Rp353,4 triliun.
Alhamdulillah, tempat rahim Allah SWT, Pemerintah dapat melaksanakan program-program aksi kearifan pada kondusif ekspansi akar daya manusia. Pemerintah menduga melepaskan bantuan didikan dan beasiswa dari jenjang pra-sekolah batas SD, SMP, dan SMA, didikan langgar ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah, bahkan sampai dengan jenjang didikan tertinggi S3 bagi seantero anak cucu anak yang berpotensi, terutama bagi yang rendah mampu. Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menduga mampu memajukan bilangan partisipasi murni untuk SD, SMP, SMA, dan madrasah.
Pada tahun 2019, Pemerintah hendak melepaskan beasiswa kepada 20,1 juta siswa lewat Program Indonesia Pintar dan 471,8 ribu mahasiswa lewat beasiswa bidik misi. Selain itu, pada periode 2014-2019, Pemerintah jua melaksanakan investasi lewat LPDP dengan melepaskan beasiswa kepada seputar 27 ribu mahasiswa dari seantero pelosok Tanah Air untuk melanjutkan didikan S2 dan S3 di maktab adiluhung terbaik di pada negeri meskipun di luar negeri, serta membiayai 123 janji penyelidikan terpilih.
Belanja negara untuk bidang didikan pada tahun 2019 jua hendak diarahkan untuk memperkuat acara BOS bagi 57 juta siswa, memajukan menambah bobot dosen PNS dan non-PNS lewat bantuan profesi, dan laju ekspansi dan rehab sekolah. Selain itu, jua ditujukan untuk membikin 1.407 bagian praktik SMK dan bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat acara vokasi yang bertambah masif dan koheren lintas kementerian, serta ekspansi sarana bagian dan makmal di 1.000 pesantren.
Untuk memperkuat layanan kesehatan, pada tahun 2019, Pemerintah mencatu Rp122 triliun untuk bujet kesehatan atau bertambah dua kali lipat dari bujet kesehatan di tahun 2014 sejumlah Rp59,7 triliun. Sejak tahun 2016, sesuai dengan UU Kesehatan, Pemerintah koheren membela bujet kesehatan sejumlah 5 bonus dari biaya negara. Berbagai acara kesehatan yang dilakukan Pemerintah semasa ini menduga melepaskan hasil nyata dengan meningkatnya pemerataan dan mutu bantuan kesehatan, ketersediaan dan pemencaran obat, akar daya kesehatan di daerah, serta meningkatnya bilangan angan-angan hidup dan akses kediaman eskalator akan sanitasi yang bersih.
Pada tahun 2019, saya bergerak melanjutkan acara prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat, di antaranya lewat pemasokan sarana dan prasarana yang berkualitas pada 48 kediaman sakit/balai kesehatan, serta konsolidasi acara penurunan bilangan stunting yang koheren di 160 Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi permasalahan gizi anak, Pemerintah jua hendak mendorong pemberian konsumsi aksesori kepada 525.420 ibu hamil dan 1,5 juta balita kurus, serta imunisasi anak cucu usia 0–11 bulan batas mencapai 90 persen.
Melalui berbagai acara asilum kemasyarakatan itu, diharapkan ambang kemiskinan pada tahun 2019 hendak turun lagi ke 8,5 bonus batas 9,5 bonus dan Indeks Pembangunan Manusia bertambah ke 71,98.
Pimpinan dan getah perca Anggota Dewan yang terhormat,
Selain memajukan menambah ekspansi akar daya manusia, Pemerintah jua ajek melanjutkan ekspansi infrastruktur. Alokasi bujet prasarana di tahun 2014 yang cuma seputar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan jadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015, pada RAPBN 2019 diupayakan bertambah mencapai Rp420,5 triliun.
Pembangunan prasarana ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi perniagaan di seantero Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan aksi perniagaan baru, serta memajukan menambah distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah kenaikan keselamatan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.
Sejak tahun 2015 batas sekarang, Pemerintah menduga membikin jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sejauh 12.783 kilometer, 11 lapangan terbang baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 telah dibangun seputar 369 kilometer spoor rel kereta. Kita jua menduga melepaskan penjaminan pada acara ekspansi prasarana energi prioritas, seperti ekspansi pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap 1, prasarana digital berupa akses internet di alun-alun non-komersial dan broadband di desa, penjaminan acara pemasokan cairan minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan acara kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Di sisi lain, pada rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, Pemerintah menduga memfasilitasi kepemilikan 781 ribu bagian kediaman bagi bangsa berpenghasilan rendah, lewat dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan impetus perpajakan.
Pada tahun 2019, saya hendak bergerak melanjutkan penyelesaian target ekspansi prasarana yang dibutuhkan untuk ekspansi di daerah. Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, Pemerintah berencana membikin 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 bagian bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.
Kita hendak melaksanakan berbagai terobosan untuk mem bangatkan ekspansi prasarana di Tanah Air, lewat desain penajaan ekspansi prasarana di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta. Namun, pada posisi ijmal yang bergejolak, Pemerintah hendak berhati-hati membela penajaan prasarana biar risiko ajek aman dan berkelanjutan.
Dalam jumlah tahun terakhir, berbagai langkah menduga dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi lewat implementasi bentuk pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, konsolidasi perbaikan birokrasi, serta kenaikan bobot layanan publik, seperti lewat Mal Pelayanan Publik. Upaya perbaikan birokrasi tersebut menduga memajukan menambah kaliber Government Effectiveness Index Indonesia, dari kaliber 103 pada tahun 2015 jadi kaliber 86 pada tahun 2016 atau bertambah 17 peringkat.
Pemerintah jua melaksanakan laju pelaksanaan perbaikan di 86 kementerian/lembaga untuk melepaskan bantuan publik yang bertambah baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai implementasi bentuk pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan bobot dan motivasi birokrasi bergerak dilakukan biar aparatur negara apa lagi profesional, bersih, dan aman kesejahteraannya. Untuk itu, selain melanjutkan kearifan penggajian yang menduga dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah hendak memajukan gaji pohon dan pensiun pohon bagi aparatur negara, serta getah perca pensiunan sejumlah rata-rata 5 persen.
Hadirin yang abdi muliakan,
Pada tahun 2019, pada rangka laju ekspansi di daerah, Pemerintah merencanakan bagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada RAPBN tahun 2019 sejumlah Rp832,3 triliun. Jumlah tersebut telah beranjak 9 bonus dari ancangan pengaktualan di tahun 2018 atau beranjak 45,1 bonus dari realisasinya di tahun 2014 sejumlah Rp573,7 triliun.
Dalam jumlah tahun terakhir, kenaikan bujet Transfer ke Daerah dan Dana Desa menduga mampu memajukan menambah kinerja bantuan alur (sungai) publik di alun-alun yang tercermin dari membaiknya jumlah indeks keselamatan masyarakat. Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 jadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan beranjak dari 87,1 bonus jadi 93,3 persen, serta akses kediaman eskalator akan sanitasi yang layak beranjak dari 61,1 bonus jadi 67,9 persen.
Selain itu, lewat pelaksanaan Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, berbagai sarana prasarana yang bermanfaat bagi bangsa menduga berhasil dibangun. Realisasi bujet Dana Desa sejumlah Rp127,2 triliun pada periode 2015-2017 menduga dimanfaatkan, jarak beda untuk ekspansi seputar 124 ribu kilometer jalan desa, 791 kilometer jembatan, akses cairan bersih 38,3 ribu unit, seputar 3 ribu bagian tambatan perahu, 18,2 ribu bagian PAUD, 5,4 ribu bagian Polindes, 6,6 ribu bagian pasar desa, 28,8 ribu bagian irigasi, 11,6 ribu bagian Posyandu, dan seputar 2 ribu bagian embung.
Pemerintah jua menduga melaksanakan penuntasan pengalokasian Dana Desa untuk bertambah berpihak pada desa primitif dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin tinggi. Pemanfaatan Dana Desa jua diarahkan untuk desain padat karya tunai manfaat memperkuat harta dan daya beli masyarakat, serta memajukan menambah pertumbuhan perniagaan dan keselamatan bangsa desa.
Selanjutnya, batas Semester I Tahun Anggaran 2018, pengaktualan Dana Desa menduga mencapai Rp35,9 triliun atau 59,8 bonus dari pagunya. Realisasi dana tersebut jarak beda digunakan untuk membikin 5,3 ribu kilometer jalan desa, 24,1 kilometer jembatan, 6 ribu bagian akses cairan bersih, 508 bagian tambatan perahu, 1,6 ribu bagian PAUD, 910 bagian Polindes, 845 bagian pasar desa, 10,8 ribu bagian irigasi, 677 bagian posyandu, dan 664 bagian embung.
Dengan pencapaian itu, serta penilaian perbaikan yang bergerak dilakukan, Pemerintah berkeyakinan, dengan bujet Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejumlah Rp832,3 triliun pada tahun 2019 hendak memperkuat pemerataan ekspansi di 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, batas 74.957 desa.
Selain lewat biaya prioritas tersebut, di tahun 2019, Pemerintah jua melepaskan gendongan bagian bujet yang mencukupi untuk terselenggaranya pesta demokrasi pemilahan ahli legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden, yang dilakukan secara serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Alokasi bujet yang signifikan jua ditujukan untuk bidang pertahanan dan keamanan, manfaat membela kelancaran pesta demokrasi, keamanan pelaksanaan acara pembangunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan berbagai biaya tersebut di atas, APBN disusun secara adil, di mana dari setiap mata uang yang dikumpulkan dari masyarakat, didistribusikan kembali untuk menyejahterakan seantero anak buah Indonesia, serta mem bangatkan pemerataan ekspansi batas ke desa-desa di seantero pelosok Nusantara.
Pimpinan dan getah perca Anggota Dewan yang terhormat,
Kemandirian APBN diwujudkan dengan semakin mementingkan dan mengandalkan pendanaan ekspansi dari sumber-sumber akseptasi di pada negeri. Prinsip kebebasan APBN tersebut ditunjukkan dengan peran akseptasi fiskal yang semakin besar sebagai penderma utama harta negara. Pada tahun 2014, sumbangan akseptasi fiskal pada APBN mencapai 74 bonus atau Rp1.146,9 triliun dan di tahun 2018 ini diperkirakan mencapai 81 bonus atau Rp1.548,5 triliun.
Semakin tingginya andil pajak pada mendanai APBN tak coplok dari akal Pemerintah untuk bergerak memperbaiki kinerja perpajakan, lewat kebijakan, strategi perpajakan, dan implementasi perbaikan pajak yang berkelanjutan, serta didukung oleh kenaikan disiplin harus pajak. Dalam kerangka perbaikan fiskal yang berkelanjutan, saya bersyukur atas pada tahun 2016 dan 2017, Indonesia menduga berhasil melaksanakan acara tax amnesty yang jadi awal dari era baru disiplin fiskal di Indonesia.
Di samping melampan sumber-sumber penerimaan, Pemerintah jua hendak bergerak membela iklim investasi dan kemajuan dunia upaya dalam negeri dengan kearifan impetus perpajakan. Pemerintah jua menduga mengeluarkan pengaturan pajak eksklusif sebagai impetus untuk upaya halus dan menengah, serta melaksanakan perluasan basis pajak sebagai kelanjutan hasil Tax Amnesty lewat Automatic Exchange of Information (AEoI). Ke depan, kearifan fiskal diharapkan jua bertambah akomodatif bertemu gaya perniagaan digital dan mengoptimalkan aplikasi teknologi informasi pada kondusif administrasi perpajakan.
Pada tahun 2019, saya secara koheren ajek berupaya untuk melampan akar harta secara realistis dan berkeadilan, membela iklim investasi, melaksanakan konservasi lingkungan, dan melaksanakan perbaikan bobot bantuan publik. Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan sejumlah Rp2.142,5 triliun yang meliputi akseptasi fiskal sejumlah Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp361,1 triliun, dan Hibah sejumlah Rp0,4 triliun. Pendapatan Negara dan Hibah di tahun 2019 membuktikan kenaikan 12,6 bonus dari perkiraannya di tahun 2018, bahkan bertambah 38,2 bonus dari Pendapatan dan Hibah di tahun 2014, sejumlah Rp1.550,5 triliun.
Dari sisi perpajakan, cita-cita kearifan tahun 2019 dilakukan dengan mengumpulkan akar harta negara dari aksi perniagaan nasional, serta bergerak mendorong kenaikan disiplin lewat perbaikan administrasi fiskal yang bertambah sederhana dan transparan. Dengan kearifan itu, memandang perkembangan positif akseptasi perpajakan, didukung paksa pertumbuhan ekonomi, diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 12,1 bonus akan PDB, bertambah dari ancangan di tahun 2018 sejumlah 11,6 persen.
Pemerintah hendak bergerak melepaskan impetus fiskal lewat berbagai instrumen, yaitu: Insentif fiskal sektoral untuk kondusif bagian prioritas, jarak beda lewat kearifan tax holiday, tax allowance, akomodasi pembebasan Bea Masuk, dan subsidi pajak; Insentif fiskal Kawasan, jarak beda Kawasan Ekonomi Khusus, alun-alun industri, dan area penimbunan berikat; Insentif fiskal eksklusif untuk mendorong ekspor, jarak beda lewat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, penugasan eksklusif ekspor, dan area penimbunan berikat. Dalam rangka kondusif aksi didikan vokasi dan litbang, Pemerintah jua hendak melepaskan impetus fiskal eksklusif berupa akomodasi pengurangan pajak.
Sementara itu, kearifan PNBP tahun 2019 esensinya diarahkan untuk optimalisasi akseptasi lewat optimalisasi penyelenggaraan akar daya angkasa dan aset, dengan ajek mengedepankan bobot bantuan publik dan membela kekekalan lingkungan. Dalam melaksanakan optimalisasi PNBP Sumber Daya Alam, Pemerintah bergerak memperbaiki tata memangku dan transparansi penyelenggaraan akar daya angkasa di Indonesia, serta membela penyelenggaraan dan keberlanjutan kekekalan alam. Dengan menduga direvisinya UU PNBP, diharapkan penyelenggaraan PNBP hendak bertambah apik dan optimal, dengan ajek mempertimbangkan keadilan masyarakat, serta kesinambungan penyelenggaraan akar daya angkasa ke depan.
Hadirin yang abdi muliakan,
Pembiayaan APBN tahun 2019 hendak dilaksanakan secara akuntabel. Defisit bujet dan rasio utang akan PDB hendak ajek dikendalikan pada aras aman, sesuai garis Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan utang bertambah berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya, serta mengarahkan penggunaannya secara bertambah baik untuk acara ekspansi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, asilum sosial, serta ekspansi daerah.
Pada tahun 2019, Pemerintah ajek mengambil kearifan fiskal ekspansif yang terukur, pada rangka mendorong perniagaan yang berkepanjangan dan berkeadilan bagi seantero anak buah Indonesia. Kebijakan fiskal ekspansif secara proporsional dilakukan dengan awas untuk membela kesinambungan fiskal ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan kerugian APBN yang semakin halus dari 2,59 bonus akan PDB pada tahun 2015 jadi seputar 2,12 bonus pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 hendak diturunkan jadi 1,84 persen. Arah kearifan APBN yang terkendali membuktikan bahwa Pemerintah selalu mengelola fiskal dengan awas dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki keselamatan anak buah yang berkeadilan dan merata.
Perbaikan kearifan fiskal jua ditunjukkan dengan kerugian ekuilibrium elementer yang pada tahun 2015 mencapai Rp142,5 triliun, turun jadi cuma Rp64,8 triliun pada tahun 2018, dan bergerak diarahkan bertambah hina lagi menuju kerugian Rp21,7 triliun pada tahun 2019. Dengan cita-cita kearifan fiskal itu, diharapkan saya hendak dapat mencapai kondisi ekuilibrium elementer yang seimbang atau surplus pada waktu dekat.
Selain penurunan kerugian anggaran, untuk mengendalikan aksesori utang, Pemerintah jua melaksanakan pengurangan penajaan bujet pada tahun 2019 sejumlah 5,4 persen. Langkah pengendalian ini koheren dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang jua mengurangi penajaan seputar 14,3 persen.
Pada tahun-tahun sebelumnya, saya sedang cecap kenaikan penajaan akibat ekspansi fiskal untuk penstabilan dan mengabaikan akibat merosotnya harga komoditas pada waktu itu.
Dengan kerugian APBN serta kerugian ekuilibrium elementer yang apa lagi kecil, dengan kenaikan harta yang realistis, dengan biaya yang apa lagi berkualitas dan akurat sasaran, serta penajaan yang prudent dan produktif, maka APBN diharapkan hendak semakin sehat, adil, dan mandiri.
Pimpinan dan getah perca Anggota Dewan yang terhormat,
Demikianlah Keterangan Pemerintah tempat Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya. Besar angan-angan kami untuk segala dukungan, masukan, dan kerja sama seantero ahli Dewan yang terhormat pada pembahasan RAPBN tahun 2019. Kita kudu sadari bahwa APBN adalah uang anak buah yang kudu saya bangun bersama dan dimanfaatkan secara bijak untuk keperluan anak buah di masa sekarang meskipun untuk generasi masa depan.
Sebagai penutup, perkenankanlah kami meluluskan bahwa kearifan serta penyelenggaraan perniagaan tidaklah berada di bagian vakum. Kondisi kemasyarakatan politik yang dinamis dan harmonis memberi andil positif bagi pelaksanaan kearifan yang efektif dan optimal sehingga dapat mem bangatkan kenaikan keselamatan rakyat. Karena itu, besar angan-angan kami, DPR RI bergerak kondusif Pemerintah, bergerak berbicara sama, bergotong royong bagi melaksanakan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Semoga Allah SWT malar melepaskan rahim dan ridho-Nya bagi saya semua pada melaksanakan tugas dan amanah seantero anak buah Indonesia. Ingat, Kerja Kita Prestasi Bangsa!
Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila! Terima kasih, Wassalammu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.
Jakarta, 16 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JOKO WIDODO
Dalam RAPBN 2019 ini, pemerintah menargetkan biaya negara mencapai Rp2.439,7 triliun atau seputar 15 bonus dari Produk Domestik Bruto. Presiden Jokowi mengungkapkan, target tersebut bertambah adiluhung 10 bonus dibanding ancangan pengaktualan biaya negara tahun 2018 atau beranjak 37,3 bonus andaikata dibandingkan dengan biaya negara tahun 2014 yang sejumlah Rp1.777,2 triliun.
“Kualitas biaya negara hendak semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan membangun keselamatan anak buah yang apa lagi merata dan adil,” kata Jokowi pada pidatonya di hadapan ahli DPR RI.
Jokowi mengatakan, biaya negara 2019 hendak diarahkan pada akal konsolidasi acara asilum sosial, kenaikan bobot akar daya manusia, laju ekspansi infrastruktur, perbaikan birokrasi, dan konsolidasi desentralisasi fiskal. Jaminan asilum kemasyarakatan hendak diberikan khususnya bagi 40 bonus penduduk termiskin di Indonesia.
Berikut naskah lengkap pidato Presiden Jokowi soal RUU APBN 2019 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/8/2018).
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk saya semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Yang abdi hormati Ketua, getah perca Wakil Ketua, dan getah perca Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang abdi hormati Ketua, getah perca Wakil Ketua, dan getah perca Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang abdi hormati Ketua, getah perca Wakil Ketua, dan getah perca Anggota Lembaga Negara,
Yang abdi hormati getah perca Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta Hadirin bersama-sama yang berbahagia.
Marilah saya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas tempat rahim dan ridho-Nya, pada hari ini saya bisa menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meluluskan Keterangan Pemerintah tempat Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya.
RAPBN tahun 2019 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Program Pembangunan Kabinet Kerja. Dalam empat tahun terakhir, saya menduga membangun fondasi yang bangkit dengan mereformasi cita-cita ekspansi nasional jadi bertambah produktif, bertambah merata, dan bertambah berkeadilan. Fondasi yang jadi pijakan saya bersama untuk bertemu masa depan, menuntaskan janji kemerdekaan, menuju Indonesia maju yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.
Kerja nyata semasa empat tahun ini tak selalu mudah atas alam perniagaan nasional dan ijmal bergerak cecap perubahan yang sangat dinamis, yang mengharuskan saya mencadangkan badan dengan baik, melaksanakan antisipasi secara cermat, serta melahirkan penyesuaian dengan cepat.
Tantangan bagi tantangan saya hadapi, mulai fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak perniagaan ijmal yang dipicu oleh kearifan perdagangan dan kenaikan bangsa bunga di Amerika Serikat. Akibatnya, saat ini saya bertemu posisi di mana negara-negara emerging market cecap tekanan, apik dari sisi nilai ganti meskipun dari sisi aliran uang bersetuju atau capital inflow. Bahkan, jumlah negara emerging market menduga cecap posisi krisis yang dipicu oleh kondisi perniagaan dan politik pada negeri mereka.
Menghadapi aksen (ujaran) eksternal seperti itu, pemerintah bergerak cepat untuk membela kemantapan dan daya tahan perniagaan saya dengan bergerak mendorong daya beradu perniagaan nasional, penyelenggaraan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kearifan fiskal dan moneter. Kita jua melaksanakan langkah-langkah bayan dan koheren untuk mengendalikan impor. Selain itu, saya bergerak memacu ekspor dan memajukan menambah aliran uang bersetuju dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif, serta meneguhkan perbaikan perizinan bisa berjalan dengan efektif.
Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian perniagaan global, saya sedang mampu membela kinerja perniagaan relatif apik dan stabil. Pertumbuhan perniagaan cukup koheren tinggi, dari 5 bonus pada tahun 2014 jadi 5,17 bonus pada semester I tahun 2018. Tingkat deflasi rendah, turun dari 8,36 bonus pada tahun 2014 jadi 3,18 bonus pada Juli tahun 2018.
Hadirin yang abdi hormati,
Kinerja perniagaan tersebut menduga mampu memperbaiki indeks utama keselamatan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 bonus jadi 5,13 persen. Kemiskinan turun dari 11,25 bonus pada tahun 2014 jadi ahad digit 9,82 bonus pada tahun 2018. Selain itu, Rasio Gini sebagai indeks disparitas harta turun dari 0,406 jadi 0,389. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan bertambah jadi 71,5 pada tahun 2018. Perbaikan indeks keselamatan anak buah itu bergerak kami upayakan di tengah gairah yang ada.
Reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan Pemerintah menduga mengembalikan Indonesia ke kaliber layak investasi dari seantero badan rating internasional. Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business jua beranjak tajam, bertambah 48 kaliber pada tiga tahun terakhir. Logistic Performance Index Indonesia jua bertambah 7 kaliber pada periode 2014 – 2018.
Capaian-capaian tersebut jadi gara-gara bagi saya semua untuk bergerak berbicara keras bagi kenaikan keselamatan seantero anak buah Indonesia.
Hadirin yang abdi muliakan,
Kerja keras saya bersama pada melaksanakan perbaikan perniagaan menduga memanggul kepada paksa pertumbuhan. Reformasi di bidang fiskal jua menduga menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri. Sehat atas APBN disusun dengan prudent, realistis, dan efektif untuk memajukan ekspansi Indonesia, serta antisipatif bertemu tantangan dalam negeri dan global.
Perbaikan struktural bergerak dipacu pada akal mem bangatkan pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya beradu bangsa, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat aktor upaya mikro, kecil, dan menengah. Kita kudu bergerak menggiatkan investasi, ekspor, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan perniagaan yang membangun produktivitas, nilai tambah tinggi, dan devisa negara.
Untuk ampu alamat tersebut, kearifan fiskal dan APBN tahun 2019 dirancang dengan inti “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing lewat Pembangunan Sumber Daya Manusia”.
Tema tersebut diwujudkan lewat tiga strategi utama, adalah mobilisasi harta yang realistis dengan ajek membela iklim investasi, kenaikan bobot biaya biar bertambah baik dan efektif lewat kearifan value for money untuk kondusif acara prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.
Pimpinan dan getah perca Anggota Dewan yang terhormat,
Gambaran dan proyeksi perekonomian Indonesia yang hendak jadi landasan pada membangun Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019 diperkirakan sedang hendak sangat dinamis dan menantang.
Pemerintah hendak mendorong pertumbuhan perniagaan pada edaran 5,3 persen. Pertumbuhan tersebut hendak semakin adil dan merata, dengan mendorong apa lagi cepat pertumbuhan di alun-alun timur Indonesia, alun-alun perbatasan, dan daerah-daerah beda yang sedang tertinggal; Memperkuat upaya ultra mikro, upaya mikro, kecil, menengah, dan koperasi; Menekan disparitas antardaerah serta mengabaikan kesenjangan antarkelompok pendapatan; Memperkuat perniagaan desa dan mengurangi kemiskinan secara bertambah fokus dan bertambah cepat.
Dari sisi sektoral, sektor-sektor perniagaan yang mempunyai nilai tambah adiluhung dan membangun giliran kerja perlu didorong bertambah maju. Sektor swasta didorong untuk apa lagi berperan sehingga mampu membangun pemerataan keselamatan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya bagian menengah, maka pasar dalam negeri jadi bertambah kokoh. Untuk itu, konsolidasi pabrik pengolahan yang mampu membangun nilai tambah perlu didorong dan dikembangkan dengan memperkuat pabrik hulu batas hilir.
Iklim investasi bergerak diperbaiki biar efektif dan terukur, lewat deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi. Hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri, khususnya pabrik skala halus dan medium di bidang manufaktur, konstruksi, serta pabrik jasa, termasuk pabrik berbasis digital yang sangat bertumpu pada bobot akar daya manusia yang baik dan inovatif. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan gampang getah perca aktor usaha.
Untuk mendorong perkembangan upaya mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM jadi cuma 0,5 persen. Dalam periode 2015 batas semester I tahun 2018, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menduga disalurkan sejumlah Rp299,9 triliun dengan nilai pengaktualan subsidi bunga KUR sejumlah Rp32,1 triliun dan menduga dinikmati oleh 12,3 juta UMKM. Program dana condong ultra mikro untuk bangsa di lapis juru kunci menduga disalurkan sejumlah Rp1,1 triliun kepada 392,1 ribu upaya mikro. Tahun 2019, Pemerintah bergerak memajukan menambah bantuan kepada UMKM dan Koperasi lewat subsidi KUR yang hendak mencapai Rp12,2 triliun dan dana condong bagi upaya ultra mikro sejumlah Rp3 triliun.
Dalam mendorong pertumbuhan perniagaan yang adiluhung dan inklusif, pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan. Di tahun 2019, Pemerintah hendak berupaya membela deflasi pada mendepangkan 3,5 bonus plus/minus 1 persen. Tingkat deflasi yang hina tak cuma mendorong perekonomian dalam negeri jadi bertambah efektif dan berdaya saing, tetapi jua membiayai kemampuan bangsa pada memenuhi keperluan pokok.
Pengendalian deflasi dilakukan dengan membela ketersediaan cadangan barang dan jasa, khususnya pangan, lewat kenaikan daya serap pembuatan nasional dan efisiensi di sejauh ikatan pasokan. Di sisi lain, daya beli bangsa bergerak dijaga dengan berbagai acara asilum sosial, terutama untuk bangsa miskin dan berpenghasilan rendah.
Pemerintah menyadari bahwa di tahun 2019 sedang banyak faktor yang hendak jadi tantangan pada membela kemantapan dan pergerakan nilai ganti Rupiah, apik dari faktor gairah perniagaan negara maju, termasuk normalisasi kearifan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan perniagaan Tiongkok. Perlu saya sadari bersama bahwa tantangan ini tak cuma dialami oleh Rupiah, tetapi jua oleh banyak alat penglihat uang global. Nilai ganti Rupiah tahun 2019 diperkirakan berada di edaran Rp14.400 bagi dolar Amerika Serikat.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Kebijakan perdagangan serta kenaikan bangsa bunga di Amerika Serikat berpengaruh akan kondisi moneter di pasar domestik, termasuk pergerakan bangsa bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Namun, dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional dan terjaganya laju inflasi, aksen (ujaran) dari perniagaan ijmal diharapkan dapat dimitigasi. Dengan mengacuhkan hal-hal tersebut, Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2019 diperkirakan rata-rata 5,3 persen.
Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) pada tahun 2019 diperkirakan rata-rata 70 dolar Amerika Serikat bagi barel. Pergerakan ICP itu seperjalanan dengan gairah harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi. Pada tahun 2019, jumlah faktor yang diperkirakan memengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP adalah geopolitik global, kenaikan amanat seperjalanan pemulihan perniagaan global, dan aplikasi energi alternatif.
Lifting minyak bumi pada tahun 2019 diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel bagi hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel setara minyak bagi hari. Perkiraan ambang lifting tersebut berdasarkan daya serap pembuatan dan ambang penurunan alami lapangan-lapangan migas yang ada, akumulasi cetak biru yang hendak segera beroperasi, serta rencana aksi pembuatan 2019.
Seluruh cerita perniagaan panjang di tempat jadi alur (sungai) pada kategorisasi RAPBN tahun 2019.
Pimpinan dan getah perca Anggota Dewan yang terhormat,
Di pada RAPBN tahun 2019, biaya negara direncanakan hendak mencapai Rp2.439,7 triliun atau seputar 15 bonus dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Jumlah tersebut 10 bonus bertambah adiluhung dari ancangan pengaktualan biaya negara di tahun 2018 atau beranjak 37,3 bonus andaikata dibandingkan dengan biaya negara di tahun 2014, sejumlah Rp1.777,2 triliun. Kualitas biaya negara hendak semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan membangun keselamatan anak buah yang apa lagi merata dan adil.
Karena itu, biaya negara pada tahun 2019 hendak diarahkan pada akal konsolidasi acara asilum sosial, kenaikan bobot akar daya manusia, laju ekspansi infrastruktur, perbaikan birokrasi, dan konsolidasi desentralisasi fiskal.
Pemerintah bergerak berkomitmen untuk melepaskan agunan asilum sosial, khususnya bagi 40 bonus penduduk termiskin. Pada tahun 2018, Pemerintah hendak menyalurkan bujet pada 92,4 juta atma akseptor bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta anak bini akseptor manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2019, Pemerintah hendak memperkuat Program Keluarga Harapan lewat kenaikan besaran manfaat 100 bonus dengan target sasaran 10 juta anak bini akseptor manfaat. Selain itu, Pemerintah jua hendak memajukan menambah kuantitas akseptor bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jadi 96,8 juta jiwa.
Sementara itu, acara Bantuan Pangan nonTunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 menduga mampu menjangkau 1,28 juta anak bini akseptor manfaat. Pada tahun 2019, sasaran Bantuan Pangan non-Tunai ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta anak bini akseptor manfaat untuk menganjakkan acara beras sejahtera. Pemerintah jua memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan kapital baik dan keberpihakan pada getah perca orang tani dan anak buah kecil, serta melanjutkan acara akta untuk anak buah dengan target 9 juta akta pada tahun 2019. Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat. Berbagai acara kemasyarakatan tersebut merupakan bangun nyata kehadiran negara melindungi seberinda anak dan seantero mencurah darah Indonesia.
Hadirin yang abdi muliakan,
Aset paling penting dari anak Indonesia adalah manusianya. Karena itu, Pemerintah tak cuma memprioritaskan investasi fisik, tapi jua investasi akar daya manusia dengan terobosan-terobosan kearifan untuk memajukan menambah bobot manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional. Untuk semakin memperbaiki bobot akar daya manusia sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mencatu bujet Pendidikan sejumlah 20 bonus dari biaya negara. Pada tahun 2019, bujet didikan direncanakan sejumlah Rp487,9 triliun, beranjak 38,1 bonus dibandingkan pengaktualan bujet didikan di tahun 2014, seputar Rp353,4 triliun.
Alhamdulillah, tempat rahim Allah SWT, Pemerintah dapat melaksanakan program-program aksi kearifan pada kondusif ekspansi akar daya manusia. Pemerintah menduga melepaskan bantuan didikan dan beasiswa dari jenjang pra-sekolah batas SD, SMP, dan SMA, didikan langgar ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah, bahkan sampai dengan jenjang didikan tertinggi S3 bagi seantero anak cucu anak yang berpotensi, terutama bagi yang rendah mampu. Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menduga mampu memajukan bilangan partisipasi murni untuk SD, SMP, SMA, dan madrasah.
Pada tahun 2019, Pemerintah hendak melepaskan beasiswa kepada 20,1 juta siswa lewat Program Indonesia Pintar dan 471,8 ribu mahasiswa lewat beasiswa bidik misi. Selain itu, pada periode 2014-2019, Pemerintah jua melaksanakan investasi lewat LPDP dengan melepaskan beasiswa kepada seputar 27 ribu mahasiswa dari seantero pelosok Tanah Air untuk melanjutkan didikan S2 dan S3 di maktab adiluhung terbaik di pada negeri meskipun di luar negeri, serta membiayai 123 janji penyelidikan terpilih.
Belanja negara untuk bidang didikan pada tahun 2019 jua hendak diarahkan untuk memperkuat acara BOS bagi 57 juta siswa, memajukan menambah bobot dosen PNS dan non-PNS lewat bantuan profesi, dan laju ekspansi dan rehab sekolah. Selain itu, jua ditujukan untuk membikin 1.407 bagian praktik SMK dan bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat acara vokasi yang bertambah masif dan koheren lintas kementerian, serta ekspansi sarana bagian dan makmal di 1.000 pesantren.
Untuk memperkuat layanan kesehatan, pada tahun 2019, Pemerintah mencatu Rp122 triliun untuk bujet kesehatan atau bertambah dua kali lipat dari bujet kesehatan di tahun 2014 sejumlah Rp59,7 triliun. Sejak tahun 2016, sesuai dengan UU Kesehatan, Pemerintah koheren membela bujet kesehatan sejumlah 5 bonus dari biaya negara. Berbagai acara kesehatan yang dilakukan Pemerintah semasa ini menduga melepaskan hasil nyata dengan meningkatnya pemerataan dan mutu bantuan kesehatan, ketersediaan dan pemencaran obat, akar daya kesehatan di daerah, serta meningkatnya bilangan angan-angan hidup dan akses kediaman eskalator akan sanitasi yang bersih.
Pada tahun 2019, saya bergerak melanjutkan acara prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat, di antaranya lewat pemasokan sarana dan prasarana yang berkualitas pada 48 kediaman sakit/balai kesehatan, serta konsolidasi acara penurunan bilangan stunting yang koheren di 160 Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi permasalahan gizi anak, Pemerintah jua hendak mendorong pemberian konsumsi aksesori kepada 525.420 ibu hamil dan 1,5 juta balita kurus, serta imunisasi anak cucu usia 0–11 bulan batas mencapai 90 persen.
Melalui berbagai acara asilum kemasyarakatan itu, diharapkan ambang kemiskinan pada tahun 2019 hendak turun lagi ke 8,5 bonus batas 9,5 bonus dan Indeks Pembangunan Manusia bertambah ke 71,98.
Pimpinan dan getah perca Anggota Dewan yang terhormat,
Selain memajukan menambah ekspansi akar daya manusia, Pemerintah jua ajek melanjutkan ekspansi infrastruktur. Alokasi bujet prasarana di tahun 2014 yang cuma seputar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan jadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015, pada RAPBN 2019 diupayakan bertambah mencapai Rp420,5 triliun.
Pembangunan prasarana ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi perniagaan di seantero Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan aksi perniagaan baru, serta memajukan menambah distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah kenaikan keselamatan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.
Sejak tahun 2015 batas sekarang, Pemerintah menduga membikin jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sejauh 12.783 kilometer, 11 lapangan terbang baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 telah dibangun seputar 369 kilometer spoor rel kereta. Kita jua menduga melepaskan penjaminan pada acara ekspansi prasarana energi prioritas, seperti ekspansi pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap 1, prasarana digital berupa akses internet di alun-alun non-komersial dan broadband di desa, penjaminan acara pemasokan cairan minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan acara kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Di sisi lain, pada rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, Pemerintah menduga memfasilitasi kepemilikan 781 ribu bagian kediaman bagi bangsa berpenghasilan rendah, lewat dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan impetus perpajakan.
Pada tahun 2019, saya hendak bergerak melanjutkan penyelesaian target ekspansi prasarana yang dibutuhkan untuk ekspansi di daerah. Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, Pemerintah berencana membikin 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 bagian bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.
Kita hendak melaksanakan berbagai terobosan untuk mem bangatkan ekspansi prasarana di Tanah Air, lewat desain penajaan ekspansi prasarana di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta. Namun, pada posisi ijmal yang bergejolak, Pemerintah hendak berhati-hati membela penajaan prasarana biar risiko ajek aman dan berkelanjutan.
Dalam jumlah tahun terakhir, berbagai langkah menduga dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi lewat implementasi bentuk pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, konsolidasi perbaikan birokrasi, serta kenaikan bobot layanan publik, seperti lewat Mal Pelayanan Publik. Upaya perbaikan birokrasi tersebut menduga memajukan menambah kaliber Government Effectiveness Index Indonesia, dari kaliber 103 pada tahun 2015 jadi kaliber 86 pada tahun 2016 atau bertambah 17 peringkat.
Pemerintah jua melaksanakan laju pelaksanaan perbaikan di 86 kementerian/lembaga untuk melepaskan bantuan publik yang bertambah baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai implementasi bentuk pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan bobot dan motivasi birokrasi bergerak dilakukan biar aparatur negara apa lagi profesional, bersih, dan aman kesejahteraannya. Untuk itu, selain melanjutkan kearifan penggajian yang menduga dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah hendak memajukan gaji pohon dan pensiun pohon bagi aparatur negara, serta getah perca pensiunan sejumlah rata-rata 5 persen.
Hadirin yang abdi muliakan,
Pada tahun 2019, pada rangka laju ekspansi di daerah, Pemerintah merencanakan bagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada RAPBN tahun 2019 sejumlah Rp832,3 triliun. Jumlah tersebut telah beranjak 9 bonus dari ancangan pengaktualan di tahun 2018 atau beranjak 45,1 bonus dari realisasinya di tahun 2014 sejumlah Rp573,7 triliun.
Dalam jumlah tahun terakhir, kenaikan bujet Transfer ke Daerah dan Dana Desa menduga mampu memajukan menambah kinerja bantuan alur (sungai) publik di alun-alun yang tercermin dari membaiknya jumlah indeks keselamatan masyarakat. Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 jadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan beranjak dari 87,1 bonus jadi 93,3 persen, serta akses kediaman eskalator akan sanitasi yang layak beranjak dari 61,1 bonus jadi 67,9 persen.
Selain itu, lewat pelaksanaan Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, berbagai sarana prasarana yang bermanfaat bagi bangsa menduga berhasil dibangun. Realisasi bujet Dana Desa sejumlah Rp127,2 triliun pada periode 2015-2017 menduga dimanfaatkan, jarak beda untuk ekspansi seputar 124 ribu kilometer jalan desa, 791 kilometer jembatan, akses cairan bersih 38,3 ribu unit, seputar 3 ribu bagian tambatan perahu, 18,2 ribu bagian PAUD, 5,4 ribu bagian Polindes, 6,6 ribu bagian pasar desa, 28,8 ribu bagian irigasi, 11,6 ribu bagian Posyandu, dan seputar 2 ribu bagian embung.
Pemerintah jua menduga melaksanakan penuntasan pengalokasian Dana Desa untuk bertambah berpihak pada desa primitif dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin tinggi. Pemanfaatan Dana Desa jua diarahkan untuk desain padat karya tunai manfaat memperkuat harta dan daya beli masyarakat, serta memajukan menambah pertumbuhan perniagaan dan keselamatan bangsa desa.
Selanjutnya, batas Semester I Tahun Anggaran 2018, pengaktualan Dana Desa menduga mencapai Rp35,9 triliun atau 59,8 bonus dari pagunya. Realisasi dana tersebut jarak beda digunakan untuk membikin 5,3 ribu kilometer jalan desa, 24,1 kilometer jembatan, 6 ribu bagian akses cairan bersih, 508 bagian tambatan perahu, 1,6 ribu bagian PAUD, 910 bagian Polindes, 845 bagian pasar desa, 10,8 ribu bagian irigasi, 677 bagian posyandu, dan 664 bagian embung.
Dengan pencapaian itu, serta penilaian perbaikan yang bergerak dilakukan, Pemerintah berkeyakinan, dengan bujet Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejumlah Rp832,3 triliun pada tahun 2019 hendak memperkuat pemerataan ekspansi di 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, batas 74.957 desa.
Selain lewat biaya prioritas tersebut, di tahun 2019, Pemerintah jua melepaskan gendongan bagian bujet yang mencukupi untuk terselenggaranya pesta demokrasi pemilahan ahli legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden, yang dilakukan secara serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Alokasi bujet yang signifikan jua ditujukan untuk bidang pertahanan dan keamanan, manfaat membela kelancaran pesta demokrasi, keamanan pelaksanaan acara pembangunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan berbagai biaya tersebut di atas, APBN disusun secara adil, di mana dari setiap mata uang yang dikumpulkan dari masyarakat, didistribusikan kembali untuk menyejahterakan seantero anak buah Indonesia, serta mem bangatkan pemerataan ekspansi batas ke desa-desa di seantero pelosok Nusantara.
Pimpinan dan getah perca Anggota Dewan yang terhormat,
Kemandirian APBN diwujudkan dengan semakin mementingkan dan mengandalkan pendanaan ekspansi dari sumber-sumber akseptasi di pada negeri. Prinsip kebebasan APBN tersebut ditunjukkan dengan peran akseptasi fiskal yang semakin besar sebagai penderma utama harta negara. Pada tahun 2014, sumbangan akseptasi fiskal pada APBN mencapai 74 bonus atau Rp1.146,9 triliun dan di tahun 2018 ini diperkirakan mencapai 81 bonus atau Rp1.548,5 triliun.
Semakin tingginya andil pajak pada mendanai APBN tak coplok dari akal Pemerintah untuk bergerak memperbaiki kinerja perpajakan, lewat kebijakan, strategi perpajakan, dan implementasi perbaikan pajak yang berkelanjutan, serta didukung oleh kenaikan disiplin harus pajak. Dalam kerangka perbaikan fiskal yang berkelanjutan, saya bersyukur atas pada tahun 2016 dan 2017, Indonesia menduga berhasil melaksanakan acara tax amnesty yang jadi awal dari era baru disiplin fiskal di Indonesia.
Di samping melampan sumber-sumber penerimaan, Pemerintah jua hendak bergerak membela iklim investasi dan kemajuan dunia upaya dalam negeri dengan kearifan impetus perpajakan. Pemerintah jua menduga mengeluarkan pengaturan pajak eksklusif sebagai impetus untuk upaya halus dan menengah, serta melaksanakan perluasan basis pajak sebagai kelanjutan hasil Tax Amnesty lewat Automatic Exchange of Information (AEoI). Ke depan, kearifan fiskal diharapkan jua bertambah akomodatif bertemu gaya perniagaan digital dan mengoptimalkan aplikasi teknologi informasi pada kondusif administrasi perpajakan.
Pada tahun 2019, saya secara koheren ajek berupaya untuk melampan akar harta secara realistis dan berkeadilan, membela iklim investasi, melaksanakan konservasi lingkungan, dan melaksanakan perbaikan bobot bantuan publik. Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan sejumlah Rp2.142,5 triliun yang meliputi akseptasi fiskal sejumlah Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp361,1 triliun, dan Hibah sejumlah Rp0,4 triliun. Pendapatan Negara dan Hibah di tahun 2019 membuktikan kenaikan 12,6 bonus dari perkiraannya di tahun 2018, bahkan bertambah 38,2 bonus dari Pendapatan dan Hibah di tahun 2014, sejumlah Rp1.550,5 triliun.
Dari sisi perpajakan, cita-cita kearifan tahun 2019 dilakukan dengan mengumpulkan akar harta negara dari aksi perniagaan nasional, serta bergerak mendorong kenaikan disiplin lewat perbaikan administrasi fiskal yang bertambah sederhana dan transparan. Dengan kearifan itu, memandang perkembangan positif akseptasi perpajakan, didukung paksa pertumbuhan ekonomi, diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 12,1 bonus akan PDB, bertambah dari ancangan di tahun 2018 sejumlah 11,6 persen.
Pemerintah hendak bergerak melepaskan impetus fiskal lewat berbagai instrumen, yaitu: Insentif fiskal sektoral untuk kondusif bagian prioritas, jarak beda lewat kearifan tax holiday, tax allowance, akomodasi pembebasan Bea Masuk, dan subsidi pajak; Insentif fiskal Kawasan, jarak beda Kawasan Ekonomi Khusus, alun-alun industri, dan area penimbunan berikat; Insentif fiskal eksklusif untuk mendorong ekspor, jarak beda lewat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, penugasan eksklusif ekspor, dan area penimbunan berikat. Dalam rangka kondusif aksi didikan vokasi dan litbang, Pemerintah jua hendak melepaskan impetus fiskal eksklusif berupa akomodasi pengurangan pajak.
Sementara itu, kearifan PNBP tahun 2019 esensinya diarahkan untuk optimalisasi akseptasi lewat optimalisasi penyelenggaraan akar daya angkasa dan aset, dengan ajek mengedepankan bobot bantuan publik dan membela kekekalan lingkungan. Dalam melaksanakan optimalisasi PNBP Sumber Daya Alam, Pemerintah bergerak memperbaiki tata memangku dan transparansi penyelenggaraan akar daya angkasa di Indonesia, serta membela penyelenggaraan dan keberlanjutan kekekalan alam. Dengan menduga direvisinya UU PNBP, diharapkan penyelenggaraan PNBP hendak bertambah apik dan optimal, dengan ajek mempertimbangkan keadilan masyarakat, serta kesinambungan penyelenggaraan akar daya angkasa ke depan.
Hadirin yang abdi muliakan,
Pembiayaan APBN tahun 2019 hendak dilaksanakan secara akuntabel. Defisit bujet dan rasio utang akan PDB hendak ajek dikendalikan pada aras aman, sesuai garis Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan utang bertambah berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya, serta mengarahkan penggunaannya secara bertambah baik untuk acara ekspansi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, asilum sosial, serta ekspansi daerah.
Pada tahun 2019, Pemerintah ajek mengambil kearifan fiskal ekspansif yang terukur, pada rangka mendorong perniagaan yang berkepanjangan dan berkeadilan bagi seantero anak buah Indonesia. Kebijakan fiskal ekspansif secara proporsional dilakukan dengan awas untuk membela kesinambungan fiskal ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan kerugian APBN yang semakin halus dari 2,59 bonus akan PDB pada tahun 2015 jadi seputar 2,12 bonus pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 hendak diturunkan jadi 1,84 persen. Arah kearifan APBN yang terkendali membuktikan bahwa Pemerintah selalu mengelola fiskal dengan awas dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki keselamatan anak buah yang berkeadilan dan merata.
Perbaikan kearifan fiskal jua ditunjukkan dengan kerugian ekuilibrium elementer yang pada tahun 2015 mencapai Rp142,5 triliun, turun jadi cuma Rp64,8 triliun pada tahun 2018, dan bergerak diarahkan bertambah hina lagi menuju kerugian Rp21,7 triliun pada tahun 2019. Dengan cita-cita kearifan fiskal itu, diharapkan saya hendak dapat mencapai kondisi ekuilibrium elementer yang seimbang atau surplus pada waktu dekat.
Selain penurunan kerugian anggaran, untuk mengendalikan aksesori utang, Pemerintah jua melaksanakan pengurangan penajaan bujet pada tahun 2019 sejumlah 5,4 persen. Langkah pengendalian ini koheren dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang jua mengurangi penajaan seputar 14,3 persen.
Pada tahun-tahun sebelumnya, saya sedang cecap kenaikan penajaan akibat ekspansi fiskal untuk penstabilan dan mengabaikan akibat merosotnya harga komoditas pada waktu itu.
Dengan kerugian APBN serta kerugian ekuilibrium elementer yang apa lagi kecil, dengan kenaikan harta yang realistis, dengan biaya yang apa lagi berkualitas dan akurat sasaran, serta penajaan yang prudent dan produktif, maka APBN diharapkan hendak semakin sehat, adil, dan mandiri.
Pimpinan dan getah perca Anggota Dewan yang terhormat,
Demikianlah Keterangan Pemerintah tempat Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya. Besar angan-angan kami untuk segala dukungan, masukan, dan kerja sama seantero ahli Dewan yang terhormat pada pembahasan RAPBN tahun 2019. Kita kudu sadari bahwa APBN adalah uang anak buah yang kudu saya bangun bersama dan dimanfaatkan secara bijak untuk keperluan anak buah di masa sekarang meskipun untuk generasi masa depan.
Sebagai penutup, perkenankanlah kami meluluskan bahwa kearifan serta penyelenggaraan perniagaan tidaklah berada di bagian vakum. Kondisi kemasyarakatan politik yang dinamis dan harmonis memberi andil positif bagi pelaksanaan kearifan yang efektif dan optimal sehingga dapat mem bangatkan kenaikan keselamatan rakyat. Karena itu, besar angan-angan kami, DPR RI bergerak kondusif Pemerintah, bergerak berbicara sama, bergotong royong bagi melaksanakan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Semoga Allah SWT malar melepaskan rahim dan ridho-Nya bagi saya semua pada melaksanakan tugas dan amanah seantero anak buah Indonesia. Ingat, Kerja Kita Prestasi Bangsa!
Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila! Terima kasih, Wassalammu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.
Jakarta, 16 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JOKO WIDODO
(tirto.id - Ekonomi)
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
Begitulah pembahasan perihal Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi Soal RUU APBN 2019 - Tirto.ID semoga berita ini bermanfaat bagi kamu, simak juga beberapa berita yang ada di AwanNews dan jangan lupa untuk memberikan komentar atas berita agar bermanfaat juga bagi orang lain terima kasih
Artikel ini diposting pada tag
